Negara sebagai Predator Bangsa-bangsa

0
600

Menarik untuk menyimak pemikiran yang berkembang dalam seminar nasional soal negara “Prospek Kebangsaan pada Era Jokowi-JK” yang digelar Rabu 8 April 2015 lalu di Lantai 4 Gedung Digital Library Universitas Negeri Medan. Hadir dalam kesempatan itu tiga intelektual senior, masing-masing Prof Syafii Maarif, Prof Usman Pelly dan Prof Nur Ahmad Fadhil.

Melalui seminar ini, ketiga pembicara diharapkan bisa menguraikan pokok-pokok masalah mengenai hubungan kebangsaan dengan state sebagai “badan pengurus” kehidupan berbangsa itu, yang kemudian dikenal dengan konsep nation-state. Untuk itu, Dr (phil) Ichwan Azhari, MS, selaku ketua panitia seminar, sejak awal sudah berusaha membuat bingkai panduan kepada tiga pembicara dengan pertanyaan kunci, “Apakah negara kini telah menjelma sebagai predator bagi kebangsaan?”

Sebenarnya, pertanyaan itu bisa diabstraksi lagi menjadi rumusan yang lebih paragdimatif, yaitu, “Apakah konsep negara (state) moderen dapat hidup bersama dengan fitrah kebangsaan?” Di manakah posisi kebangsaan di dalam proses pembentukan (input) negara moderen seperti Indonesia, dan apa dampak kehadiran atau fungsi redistribusi negara terhadap kehidupan berbangsa? Apa bangsa itu, dan bagaimana sifat-sifat alamiahnya?

Bangsa-bangsa sebelum Indonesia

Bangsa dapat dipahami sebagai suatu kehidupan bersama yang lahir dari proses sosial yang melibatkan pengalaman sejarah, sehingga suatu kumpulan orang mampu mengidentifikasi unsur-unsur kesamaan dalam diri mereka, yang dengan itu mereka membentuk aturan dan tujuan bersama. Suatu bangsa akan cenderung berusaha memvisualisasi atau merekam memori kolektif mereka mengenai pengalaman sejarah itu melalui berbagai macam bentuk dan cara. Sebagian melalui dongeng, legenda, atau peribahasa, dan sebagian lagi melalui catatan sejarah, situs-situs, atau warisan-warisan budaya lainnya baik yang tangible maupun intangible.

Dalam proses dinamika menjadi bangsa itu, ada di antara suku-suku bangsa yang berhasil mengkonsolidasi diri ke dalam suatu tatanan kekuasaan yang lebih luas, yaitu berupa kerajaan, kepemimpinan suku, kesultanan, maupun formulasi-formulasi kekerabatan. Masing-masing memiliki cara hidup dan aturan sendiri sebagai implementasi keyakinan agama, idiologi budaya, atau sebagai hasil respon maupun adaptasi mereka terhadap lingkungannya. Mereka telah memilih dan menetapkan apa yang dimaksud dengan titik keseimbangan dalam kehidupan mereka, membuat definisi tentang kemajuan dan mengembangkan teknik-teknik khusus untuk mencapainya. Mereka pun telah menetapkan tujuan-tujuan idealnya.

Untuk mengatur keseimbangan, keteraturan, dan untuk mencapai kemajuan sosial dalam usaha mencapai tujuan idealnya, mereka membentuk model-model kepemimpinan sosial yang antara lain berfungsi untuk menjalankan dan mengatur sistem distribusi kesejahteraan, distribusi kekuasaan, dan keamanan. Pada saat itu, bangsa adalah negara, dan negara adalah bangsa. Pemisahan terhadap kedua terminologi ini tidak dikenal, sebab ia tumbuh dalam satu pemahaman yang tidak terpisahkan.

Bangsa-bangsa, etnisitas atau unit-unit identitas yang tumbuh sebelum lahirnya konsepsi Indonesia, dipimpin secara personal (personal leadership). Pemimpin bangsa adalah sumber hukum dan sekaligus pelaksananya, dimana hukum-hukum telah diambil berdasarkan tradisi, sumber idiologi, agama, atau modifikasi tradisi sesuai pengalaman panjang yang dihadapi bangsa-bangsa itu. Menurut Prof Usman Pelly, apa yang dimaksud dengan bangsa pada mulanya adalah sebuah persekutuan sosial yang relatif sederhana, bisa jadi didasarkan oleh identitas ras, keyakinan, genealogi, dan lain-lain dimana perkembangan dan dinamika budayanya yang khas mengandung dimensi-dimensi ekonomi, politik dan hukum, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya adalah ekspresi dari bangsa itu sendiri yang terlarut di dalam aktivitas kebudayaan.

Suatu bangsa tidak bisa dilahirkan secara paksa, atau dibacakan melalui sebuah traktat. Secarik kertas Proklamasi Kemerdekaan tidak bisa serta merta menyulap 700 suku bangsa menjadi satu bangsa bernama Indonesia. Atau, terminologi Indonesia tidaklah bisa tiba-tiba ditetapkan sebagai suatu cara dan sebuah arah baru. Untuk memahami ini, bayangkanlah situasi di sebuah jalanan yang sibuk dan padat dimana orang-orang lalu lalang ke tujuan masing-masing, lalu sekelompok orang berteriak ke arah kerumunan itu untuk mengatakan bahwa sekarang mereka harus menuju satu arah saja, sesuai telunjuk mereka. Hanya ada dua kemungkinan hal itu dapat berhasil. Pertama, mereka berhasil meyakinkan orang banyak bahwa arah itu akan memberikan keuntungan besar bagi siapa saja. Kemungkinan kedua, semua orang di jalanan itu tersihir atau sedang tidak sadarkan diri.

Taruhlah kita meyakini kemungkinan pertama, bahwa usaha keras dan mulia dari para pendiri “Bangsa Indonesia” telah menemukan rumusan-rumusan dasar bersama dan menginvensi slogan Bhinneka Tunggal Ika untuk mengatasi masalah perbedaan tujuan suku-suku bangsa berdaulat itu. Dengan slogan tersebut, setiap suku bangsa diharapkan tidak perlu merasa kehilangan sesuatu atau meninggalkan hal lainnya meskipun pada prinsipnya mereka diajak mengikuti sebuah cara dan arah baru yang kedengarannya menggairahkan. Mereka percaya bahwa ada tempat untuk cita-cita bersama mereka, dan karena belum pernah terwujud dan terbukti, mereka menjadikannya sebagai idealisme. Kemudian idealisme yang belum terbukti itu mereka adopsi sebagai landasan berpikir dan bertindak (idiologi). Lahirlah kemudian apa yang disebut dengan dasar falsafah bangsa, konstitusi dan bentuk kesatuan bangsa.

Namun bagaimanapun juga, proses menggiring 700 bangsa (nations) menjadi satu bangsa (nation) pada kenyataannya bukanlah praktik yang mudah. Ia memerlukan tali atau landasan yang kuat. Konteks kolonialisme hanya membantu dalam soal pematangan isu kemerdekaan, tetapi tidak untuk unifikasi. Unifikasi adalah topik yang elit ketika itu. Perlawanan bersama terhadap kolonialisme hanya seumpama tepung karbit untuk mempercepat pematangan kemerdekaan, tetapi tidak dengan penyatuan. Para pendiri bangsa bekerja keras menggunakan momentum ini dengan segera menyusun rumusan-rumusan baru untuk mengikat seluruh bangsa di wilayah jajahan Belanda ke dalam satu ikatan sosial baru bernama nasionalisme. Mereka harus meyakinkan diri sendiri dan dunia internasional bahwa pendirian Indonesia tidak semata-mata sebagai insiden atau reaksi spontan yang tidak matang sebagaimana tesis Tan Malaka. Dan Sukarno dkk menang. Sebagai pendiri bangsa, mereka berhasil memeras hingga kering nilai-nilai kebangsaan menjadi empat pilar kebangsaan, yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan slogan Bhinneka Tunggal Ika.

Meskipun demikian, kerja keras itu tetap saja mengundang berbagai friksi kritis di antara elit pendiri bangsa dalam implementasinya. Indonesia adalah sebuah percobaan sosial yang berdarah-darah. Selanjutnya kita akan melihat betapa kontradiktifnya misi penyatuan bangsa-bangsa ini ke dalam sosok negara (state) sebagai pemangku ekonomi, sosial, dan politiknya. Dalam usia 60 tahun saja, jutaan jiwa manusia terbunuh sebagai tumbalnya, jutaan lainnya kehilangan jati dirinya, dan hingga kini jutaan manusia Indonesia terus menerus kehilangan harta bendanya, tanah air dan harga dirinya. Semakin lama, hutang mereka malah makin besar dari sebelumnya, pajak yang mereka tanggung makin tinggi, dan dengan situasi inilah terjadi stabilitas menuju arah lain dari kesejahteraan dan keadilan yang mereka harapkan. Saat ini, orang-orang bingung, tapi mereka tidak lagi mengetahui dimana pangkal, dimana ujung.

Negara Memangsa Bangsa

Sekarang, tibalah saatnya kita menyelidiki bagian terpenting dari kajian ini, yaitu terbentuknya negara (state) dan unsur-unsur yang mengkonstruksinya. Idealnya, negara dimaksudkan sebagai pengelola kebangsaan dengan menggunakan perangkat (lembaga-lembaga) tertentu. Negara juga dimaksudkan untuk melindungi dan memenuhi tujuan bangsa. Dalam konstitusi dasar, negara menjadi manifestasi seluruh warga negara untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Nah, sekarang, “Negara Indonesia” akan mengelola “Bangsa Indonesia” untuk mencapai tujuan bersama yang akan menguntungkan anggotanya secara bersama-sama.

Apakah dengan demikian, bangsa-bangsa lama yang jumlahnya 700 unit lebih telah masuk dalam agenda negara? Di mana letak artikulasi bangsa-bangsa itu dalam penyelenggaraan negara?

Yang dimaksud dengan state dalam konteks ini adalah, seperangkat forma kekuasaan yang dikonstruksi dengan unsur-unsur pokok yang terdiri dari konstitusi, fiskal, dan batas-batas kewilayahan. Di luar itu adalah kebangsaan. Tanpa ketiga unsur pertama, negara moderen tidak mungkin eksis dan beroperasi. Untuk memenuhi ketiga unsur pokok itu, maka diperlukan sistem dan struktur yang menopangnya, yaitu lembaga demokrasi atau monarki sebagai sumber konstitusi, bank sentral sebagai pemangku otoritas fiskal, dan pengakuan/perjanjian internasional sebagai pembentuk peta batas-batas wilayah negara.

Masing-masing ketiga unsur tersebut memerlukan alat dan subjek pembentuknya. Konstitusi dibentuk melalui lembaga parlemen, atau bisa juga melalui penguasa institusi monarki-konstitusional. Fiskal dilahirkan oleh suatu institusi bernama bank sentral—di Indonesia namanya Bank Indonesia. Dan garis wilayah ditetapkan menurut perjanjian antar-negara yang seterusnya dijaga oleh tentara.

Sekarang marilah kita bedah apa yang menjadi input ketiga unsur tersebut. Yang pertama, parlemen adalah sebuah badan perwakilan. Anggotanya diangkat melalui pemilihan umum. Dalam pemilihan umum itu, setiap orang yang diakui sebagai warga negara memberikan hak suaranya. Jadi, parlemen adalah perwakilan individu, bukan perwakilan bangsa-bangsa. Dalam proses ini kita dapat mengetahui, bahwa negara (state) telah menghapus keberadaan bangsa-bangsa di dalam penyelenggaraan hukum dan politik. Bangsa-bangsa telah dilarutkan dalam apa yang disebut dengan penyamaan hak individu dalam politik yang kelak akan dirumuskan di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM). Ini bukanlah artikulasi bangsa-bangsa. Ini adalah doktrin Perancis!

Kemudian disadari bahwa negara tidak memiliki kekayaan apa-apa untuk menjalankan birokrasi pemerintahannya. State bukanlah pemimpin personal yang terseleksi karena kekuatan individual, kekuasaan pada sumber daya, dan dimatangkan oleh pengalaman hidupnya. Untuk menjalankan negara, dibutuhkan perangkat-perangkat birokrasi dan administrasi yang banyak. Sementara, pemerintahan negara belum sanggup menarik pajak dari rakyat untuk mengisi perbendaharaan negara. Pada saat seperti inilah kita mendengar bahwa Sukarno mendatangi Sultan Yogya dan meminta kesediaannya mewaqafkan emas dan peraknya untuk Republik. Sukarno juga mendatangi bangsa Aceh dan membujuk mereka menyumbangkan emas dan peraknya dengan suatu janji yang kelak tidak pernah ditepatinya, yaitu membiarkan Bangsa Aceh tetap berdiri dengan dasar syariat Islam-nya.

Indonesia yang prematur itu hampir saja mati kalau bukan karena lahirnya sebuah perjanjian di Den Haag tahun 1949 yang kemudian mempertegas sosok negara dengan wajah aslinya. Amerika Serikat dan sekutunya yang baru saja memenangkan Perang Dunia II mengakui kedaulatan Indonesia dengan sebuah tuntutan atas pengalihan hutang-hutang Belanda sebesar US$ 4 miliar kepada negara baru yang masih bayi bernama Indonesia itu. Dikisahkan, Sukarno sangat bersedih dan kesal meski terpaksa menerimanya. Itu sama saja dengan melepas kepala, menangkap ekor. Dengan hutang dan bunga yang harus dibayarkan itu, Bank Sentral kemudian diizinkan mencetak rupiah, di mana setiap pencetakan rupiah harus didasarkan oleh cadangan hutang negara dalam dolar. Untuk pencetakan pertama, Rp 2 dibuat setara dengan US$ 1.

Rupiah yang beredar di Indonesia adalah melambangkan jumlah hutang negara kepada Amerika Serikat dan kreditur lain yang ikut ambil bagian pada perkembangan selanjutnya. Rupiah tidak dicetak berdasarkan kekayaan bangsa-bangsa di Indonesia, tidak berdasarkan cadangan emas, tidak pula berdasarkan produktivitas, melainkan berdasarkan cadangan dolar yang sebagaimana diketahui, juga tak ada dasarnya. Semakin banyak rupiah dicetak, semakin lemah kedudukannya terhadap dolar. Faktor-faktor produksi dan konsumsi tidak begitu dominan dalam menentukan nilai rupiah. Bahkan ketika seluruh isi tambang, hutan, laut, dan perkebunan negara hampir habis dihisap untuk meningkatkan produktivitas, rupiah tetap saja semakin melemah terhadap dolar. Kita tidak banyak mengetahui hukum yang telah berlaku semenjak Indonesia “berdaulat” ini.

Inilah apa yang disebut dengan monopoli mata uang. Sebelumnya VOC dan Pemerintahan Hindia Belanda masih melakukan monopoli kolot kepada barang-barang, tapi para bankir yang mengatur negara Amerika (bukan bangsa-bangsa Amerika) telah menemukan cara coup terbaru yang lebih efektif untuk menguasai kekayaan bangsa-bangsa, yaitu monopoli uang.

Fungsi Bank Sentral adalah sebagai pelaksana monopoli itu. Ia bukan lembaga milik negara, melainkan suatu institusi swasta yang kebijakannya tidak dapat diintervensi oleh pemerintah, dan kedudukannya tidak masuk dalam kabinet. Dalam prinsip akuntansi pun, neraca Bank Sentral akan menunjukkan secara tegas dan kuantitatif bahwa lembaga itu adalah milik para kreditur internasional, yang terlihat pada struktur kepemilikan di kolom pasivanya (hutang dan modal).

Negara tidak dimulai dengan kekayaan riil bangsa-bangsa atau pengakuan sosial. Tetapi negara dimulai dengan suatu pernyataan hutang. Tugas pokok negara berikutnya adalah mencicil hutang-hutang itu dengan menerapkan pajak-pajak. Agar semua tugas ini berjalan lancar, maka diperlukan aparat militer dan kepolisian dengan alasan negara selalu berada dalam ancaman bahaya asing dan bahaya yang berasal dari warganya sendiri. Aparat perlu dipersenjatai, dan untuk memenuhi keperluan itu, maka hutang ditambah.

Untuk mencapai “kemajuan nasional”, juga diperlukan “pembangunan nasional”. Yang sesungguhnya kita saksikan adalah pembangunan infrastruktur kapitalisme. Pembangunan rakyat-bangsa hanyalah pseudo. Negara membangun infrastruktur pelabuhan, jalan untuk produk ekspor, membuat perusahaan-perusahaan negara yang cenderung merugi—tidak apa-apa demi kepentingan rakyat, dan lagi-lagi hutang diperlukan untuk itu semua. Hutang pun menjadi candu. Faktanya, hampir tidak ada satu pun negara moderen yang tegak tanpa bantuan hutang. Tidak ada satu pun presiden Indonesia yang tidak menambah hutang sepanjang masa pemerintahannya. Bila tak mau berhutang lagi, negara akan bangkrut karena ia kehilangan pijakan sejatinya. Itu terjadi di Indonesia pada tahun 1960-an ketika Sukarno ingin melepaskan diri dari jeratan hutang. Hal yang serupa juga terjadi sekarang di berbagai negara dunia. Sebagian yang menyebut dirinya sebagai “negara maju” bahkan sudah bangkrut karena tak sanggup membayar hutangnya. Amerika Serikat adalah contoh pertama negara yang sudah bangkrut karena hutang negaranya. Pemerintahannya di-shut down, lalu dibuka lagi dengan kucuran hutang baru. Yunani pun demikian, dan banyak lagi negara-negara Eropa lainnya.

Untuk menolong kasnya yang keberatan hutang, maka negara mulai dipaksa untuk menyerahkan sumber daya alamnya dikelola asing. Sebagian besar aset strategis diprivatisasi, diakuisisi, dan dimonopoli. Pasar-pasar terbuka telah kehilangan lapaknya. Investasi asing dibiarkan masuk secara leluasa dan mendominasi perekonomian nasional. Romantisme kebangsaan tidak dibutuhkan lagi. Gedung-gedung bersejarah, tanah ulayat, situs dan hal-hal yang berbau identitas kebangsaan maupun unsur penting dalam kebudayaan akan menjadi komoditas saja, atau bila tidak bernilai komoditas, maka dihancurkan. Semua itu dilakukan melalui pintu konstitusi. Paket-paket UU PMA, UU Perseroan Terbatas, UU Pertambangan, UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Agraria, HPH, HGU, HTI, dan seterusnya, adalah kisah tentang negara yang menjual bangsa.

Bangsa-bangsa lama semakin terjepit ke wilayah yang tidak ada sangkut pautnya dengan penegakan kedaulatan mereka. Segera setelah lahirnya Indonesia, “state” bekerja mengambil alih kendali bangsa-bangsa dengan cara mencabuti gigi para singanya, sehingga singa-singa itu tidak berbahaya lagi kecuali sebagai tontonan yang menghibur dan dipelihara di dalam kandang atau dijadikan sebagai ornamen yang kelak disebut dengan kegiatan “pelestarian budaya” dengan segala ekspresi panggungnya. Bunyi teks Proklamasi, “…hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”, sesungguhnya juga berlaku secara tajam kepada seluruh unit pemerintahan atau kekuasaan otonom dari bangsa-bangsa lama. Di Sumatra Timur, kesultanan-kesultanan dihancurkan dengan apa yang disebut dengan “Revolusi Sosial”. Kita mengingatnya dengan peristiwa Maret 1946.

Pemberontakan-pemberontakan, disintegrasi, separatisme, maupun demonstrasi tiba-tiba menjadi kejahatan yang harus ditumpas dengan menggunakan perlengkapan militer canggih yang diperoleh dengan hutang. Untuk mengimbangi hutang itu, pajak terus ditingkatkan. Maka dikenallah pajak-pajak yang banyak jenisnya dan berlapis-lapis. Semua “negara” di dunia sama saja aturan mainnya. Semakin lama pajak semakin tinggi, sejalan dengan kredit yang semakin mencekik, baik dalam bentuk hutang publik maupun hutang pribadi.

Warga negara dikontrol melalui kartu identitas, bukan lagi dipandang dalam kedudukannya sebagai anggota suatu bangsa yang berdaulat. Setiap individu berurusan langsung dengan negara, dalam rangka partisipasi menanggung seluruh hutang yang dibuat negara, baik melalui mekanisme penarikan pajak, kenaikan harga-harga, maupun inflasi dari alat tukar yang dipaksakan kepadanya. Keadaan ini merubah seluruh struktur sosial, menggiring paksa bangsa-bangsa menuju suatu permasalahan bersama yang ia ciptakan, dan mereka akhirnya diceraikan dari jati diri aslinya, dan seketika hanya menjadi warga negara biasa yang dibuktikan dengan selembar KTP keluaran Dinas Kependudukan.

Dan yang terakhir, apakah bangsa-bangsa lama punya daulat untuk menentukan garis wilayah kultural mereka? Tidak. Wilayah negara Indonesia adalah produk dari para kolonialis. Merekalah yang menentukannya dan mereka pula yang mengakuinya. Selanjutnya, negara ini membagi-bagi lagi wilayah itu menjadi sub-sub administratif, yang lagi-lagi tidak menghiraukan fakta budaya. Para sultan, raja, kepala suku, pimpinan keluarga, dan bangsa-bangsa yang otonom itu tidak dihiraukan keberadaannya.

Jadi, tidak ada satu lapak pun dalam sosok negara (state) moderen Indonesia itu tersedia ruang bagi kebangsaan. Itulah kesejatiannya, dan demikianlah negara dilahirkan. Sayang sekali, ketiga pemateri dalam seminar tersebut telah membatasi dirinya dalam melihat prospek kebangsaan dari teori-teori antropologi dan sosiologi saja. Sehingga, mereka cenderung hanya mengkritisi ranting-ranting kebijakan pemerintahan negara yang dianggap berkaitan dengan masalah kebangsaan, tanpa mempertanyakan lagi mengenai kedudukan dan konstruksi negara itu sendiri yang sejatinya memang bersifat predator pada kehidupan bangsa-bangsa, dan ia sudah demikian sejak lahirnya. Kesimpulan terjauh yang dapat mereka capai adalah, mengajak audiens untuk selalu bersikap optimis, objektif dan konstruktif. Dan itu tidak menolong sama sekali untuk memahami apa yang sedang terjadi.

Pada akhir ceritanya, kebangsaan bukanlah lagi isu yang dapat diharapkan berkembang dalam bingkai pengelolaan negara (modern state), karena negara sendiri tak lebih dari sekadar alamat penagihan surat hutang dari para bankir internasional yang bekerja lewat monopoli uang kertas di seluruh dunia. Bangsa-bangsa sedang digerakkan ke tengah, persisnya dihalau ke dalam suatu kandang dengan nama kebangsaan yang baru, debtorship. Itu sedang terjadi di Eropa, Asia Tenggara, dan forum-forum ekonomi dunia lainnya. Sampai kelak kita tidak akan lagi bicara tentang bangsa-bangsa, melainkan tentang suatu tatanan negara dunia yang dikuasai oleh sindikasi bankir, dan Anda hanyalah sebuah identitas numerik menurut kartu-kartu dan rekening di bank. Saat itu, mungkin nama Anda pun tidak akan diperlukan lagi.

Barangkali, tidak semua warga negara merasa terikat pada hutang hari ini. Tapi mereka membayar hutang dan bunganya setiap hari, melalui uang yang dipegangnya, melalui pasar-pasar monopolistik, dan melalui pajak langsung maupun tidak langsung. Itulah negara, dan ia tak ada urusannya dengan bangsa-bangsa, kecuali dalam hubungan antara parasit yang tumbuh pesat untuk membunuh inangnya.

Apakah perjuangan politik dapat dipakai untuk menyelamatkan kebangsaan? Tidak, karena sepanjang perjuangan politik itu dilakukan dalam aturan main negara, maka Anda hanya akan menjadi pupuk tambahan bagi kesuburan parasit itu. Anda tidak bisa menang berperang dengan menggunakan senjata buatan musuh Anda. Untuk keluar dari masalah ini, kita memerlukan cara hidup dan cara berpikir yang baru. Kita tidak memerlukan negara. Kita tidak memerlukan Bank Sentral. Kita tidak memerlukan parlemen untuk menipu diri kita. Dan akhirnya, kita hanya memerlukan cinta dari satu-satunya yang punya hak untuk disembah, yaitu Allah SWT. Dan Dia telah memberikan petunjuk-Nya. Itulah cara hidup kita. Itulah jalan kita. Itulah dheen kita. Wallahu a’lam.

LEAVE A REPLY