Sultan Bentan dar-Al Mashur: Dengan Asas Personal Rule, Kesultanan Lebih Peka terhadap Masalah Rakyat

1
678
Sultan Bentan dar-Al Mashur, YM Sri Paduka Tri Buana Huzrin Hood, ketika memberikan kuliah umum di Ruangan Serba Guna FIB USU Medan.
Sultan Bentan dar-Al Mashur, YM Sri Paduka Tri Buana Huzrin Hood, ketika memberikan kuliah umum di Ruangan Serba Guna FIB USU Medan.

Kepemimpinan sultan memberikan peluang yang lebih besar untuk membuat kebijakan-kebijakan yang peka terhadap masalah rakyat. Karena sifatnya yang personal rule (berpusat pada tindakan seorang penguasa), maka ia dapat mengikuti dinamika dan perkembangan masyarakat yang cepat berubah dan khas pada tiap-tiap kelompok.

“Bila seorang sultan menemukan masalah di lapangan atau menerima laporan mengenai keperluan kritis dari rakyatnya, maka ia dapat mengambil keputusan pada saat itu juga. Ini tidak dapat dilakukan oleh seorang bupati atau gubernur. Kebijakan mereka sangat berbasis anggaran, sementara anggaran sudah ditetapkan dalam suatu keputusan perda yang tak mungkin dilanggar ketentuannya. Kalau seorang bupati bertindak responsif atas suatu masalah di luar anggaran yang ditetapkan, ia bisa masuk penjara. Bupati atau gubernur bukanlah penguasa, mereka hanya pekerja,” ungkap Sultan Bentan dar-Al Mashur, Yang Mulia Huzrin Hood gelar Sri Paduka Tri Buana, ketika memberikan ceramah dalam kuliah umum (public lecture), Jumat, 26 September 2014, di Ruangan Serba Guna Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Sumatera Utara.

Kuliah umum yang dilaksanakan oleh Program Studi Sastra Daerah FIB USU itu mengangkat tema, “Kemelayuan dalam Perubahan Besar Dunia”. Dalam kesempatan ini dibahas mengenai eksistensi Melayu dan relevansinya terhadap persoalan masyarakat pada hari ini. Sebagaimana dimaklumi, kesultanan adalah salah satu kata kunci dalam masyarakat Melayu. Di tangan seorang sultan, kemelayuan dapat berdiri untuk mengemban dua misi sosial, yaitu agama dan adat. Dalam konteks bahasa, kemelayuan tanpa sultan akan mendisfungsi banyak sekali kosa kata, kekayaan ungkapan, dan sastra realisme yang memang hanya berlaku apabila adab bersultan eksis di tengah masyarakat. Kebudayaan tidak dapat dimaknai dalam batasan-batasan bahasa dan seni saja, tapi juga harus mencakup konsep kekuasaan, struktur sosial, dan hukum yang fungsional.

“Melihat apa yang kita hadapi saat ini, yaitu kehidupan masyarakat yang penuh ketidakjelasan dan penuh kecemasan akan masa depan,  hilangnya kepemimpinan, maka kita tidak bisa lagi bersandar pada Trias Politica yang tidak lahir dari alam pengetahuan dan jiwa bangsa kita. Kita perlu untuk menoleh dan menerapkan prinsip-prinsip kesultanan yang pernah hidup dan didasarkan pada kehendak untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan ketentuan-ketentuan muamalah. Saya telah memulai merintis usaha ini di Bintan, dan saya mengajak para pemimpin masyarakat untuk mengikuti langkah kami memperluas usaha bersama memperbaiki ummat. Melayu tidak dapat berdiri tegak apabila tanpa kehadiran sultan di tengah-tengah mereka,”  papar YM Sri Paduka Tri Buana di hadapan seratusan mahasiswa, dosen, aktivis, dan anggota kelompok-kelompok swadaya.

Sultan juga menyampaikan bahwa kehadiran para sultan tidak perlu dicurigai sebagai usaha membentuk kelompok elit baru. Menurutnya, kepemimpinan sultan yang perlu dicontoh setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radiallahu anhu. “Seorang sultan bisa berkeliling di tengah rakyatnya tanpa perlu pengawalan. Ia bisa menerabas birokrasi yang menghalangi dirinya dengan rakyatnya. Kalaupun ada yang membedakan seorang sultan dengan rakyatnya adalah, ibarat pepatah Melayu, ia ditinggikan sejengkal dan dikedepankan selangkah. Kalau ia alim maka ia akan ditaati, tapi kalau lalim maka ia dibantah,” ungkap Sultan.

Menyampaikan materi kuliah umum selama sekitar 1,5 jam tanpa teks, YM Sultan Huzrin Hood didampingi oleh Penasihat Sultan, YB Zaim Saidi. Dalam pemaparan pembukanya, Zaim Saidi telah mengajak para hadirin untuk melihat di mana posisi berdiri masyarakat Melayu pada masa ini. Bangsa Melayu sedang berada pada suatu peradaban yang segera lapuk dan ambruk, yaitu moderenisme yang kapitalistik.

“Kita terlalu sering dicekoki dengan moderenisme yang digambarkan sebagai peradaban yang bergerak linear menuju tatanan yang kekal dan ideal. Padahal, peradaban tidak bergerak sedemikian. Peradaban itu adalah organisme yang lahir, tumbuh, dan mati. Moderenisme dan kapitalisme telah sampai pada siklus pembusukannya. Bangsa Melayu tidak bisa lagi mengikut pada peradaban yang lapuk itu, terutama karena Allah SWT melalui Rasulullah SAW telah memberikan batasan yang keras mengenai larangan praktik kapitalisme yang didasarkan pada riba. Kapitalisme dan riba itu bukan perdagangan yang fitrah. Moderenisme dan kapitalisme didasarkan oleh penipuan para bankers melalui uang kertas yang nilainya tidak riil. Ummat telah dimiskinkan dengan cara yang sistemik, perdagangan telah dihancurkan, dan pasar-pasar dimatikan. Krisis terus berlangsung sebagai siklus yang makin parah. Untuk itu, para sultan perlu bangkit kembali melindungi ummat, mencetak dinar dirham sebagai alat pembayaran yang adil, menegakkan zakat, serta menuntun rakyat untuk kembali taat pada Tuhan,” ungkap Zaim Saidi.

Ia mengatakan bahwa bangsa Melayu memiliki kemampuan kultural untuk keluar dari masalah peradaban hari ini apabila para sultan hadir kembali membawa rakyat kepada perintah Allah dan rasul-Nya yang merupakan fitrah manusia. Menurutnya, kemampuan kultural itu bukanlah sebuah konsep belaka sebagaimana yang diidap idiologi-idiologi sekuler, tetapi sudah pernah menjadi pengalaman masyarakat itu sendiri karena ridho Allah SWT.

Kuliah umum ini dibuka oleh Dekan FIB USU, Dr Syahron Lubis, MA. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi  tanya jawab  dan ditutup dengan acara pemberian cinderamata.

Sebelum acara di FIB USU, Sultan Bintan juga menyempatkan diri bertemu dengan sejumlah pewaris kesultanan di kawasan eks Sumatra Timur. Pertemuan itu, selain dalam rangka silaturahmi, juga untuk membicarakan  berbagai tema umum mengenai kebangkitan kesultanan  di tengah masyarakat Melayu, dimana salah satu tugas yang cukup penting adalah mencetak kembali dan mengedarkan mata uang kesultanan berupa emas dan perak (dinar dan dirham) sebagaimana yang telah dilakukan sultan-sultan Melayu di masa lalu. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Sultan dan rombongannya menemukan bahwa Kesultanan Serdang  masih memiliki koleksi uang emas dari leluhur kesultanan tersebut sebagai bukti bahwa kesultanan ini telah melakukan fungsinya dalam menjaga perdagangan yang adil di masa lalu lewat penetapan kadar dan timbangan alat tukar yang tepat.

(Tikwan Raya Siregar)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY